POLITIK YESUS DAN PANGGILAN PROFETIK GEREJA [1]
Julianus Mojau[2]
1. Catatan Awal.
Panitia meminta saya untuk membawakan pokok dalam
diskusi ini tentang Refleksi Panggilan Profetik Gereja di Bidang Politik.
Saya senang dengan pokok ini. Namun rasanya pembicaraan tentang panggilan
profetik gereja di bidang politik terlampau tendensius. Seolah-olah politik itu
kotor dan tidak bermoral, apalagi dari perspektif iman Kristen. Padahal politik
itu sendiri sebagai wacana tentang cara bertindak adalah hal yang netral. Seperti halnya dengan ekonomi dan
wacana lainnya. Ia baru menjadi tidak netral ketika pada tataran praxisnya. Karena itu, untuk menghindari
tendensi seperti ini saya ingin
membicarakan panggilan profetik gereja di bidang politik tersebut dalam sebuah
konteks perpolitikkan tertentu. Sebab baru pada tataran konteks perpolitikkan
tertentu kita bisa memberikan evaluasi etis dan moral. Dalam tataran inilah
kita boleh berbicara tentang panggilan profetik gereja di bidang politik. Dengan
kata lain, kita hanya dapat berbicara
tentang panggilan profetik gereja (penilaian etis dan moral) di bidang politik
dalam suatu kontek perpolitikkan tertentu. Dan bukan suatu penilaian etis dan
moral secara umum. Kebetulan kita hidup
di Indonesia, maka pilihan saya jatuh pada konteks perpolitikkan di Indonesia.
Hal ini penting supaya kita tidak melakukan generalisai bahwa politik itu kotor
dan tidak bermoral.
Itu pun masih
memberi kesan tendensius juga, bahwa seolah-seolah perpolitikkan di Indonesia
mainnya sangat kotor dan tidak bermoral. Apa benar begitu? Apa kriteria kita
untuk menilai bahwa perpolitikkan di Indonesia itu mainnya sangat kotor dan
tidak bermoral?
2. Politik Machiavellian versus Politik Yesus.
Kita boleh berbeda pendapat tentang realitas praktek
perpolitikkan di Indonesia selama ini. Untuk kepentingan diskusi kita di
sini---dan juga sesuai dengan pokok yang minta kepada saya---maka saya kan
menggambarkan perwatakan praktek perpolitikkan di Indonesia dewasa ini dengan
perwatakan praktek perpolitikkan Yesus. Kita tidak mungkin berbicara tentang panggilan profetik gereja
di bidang politik tanpa melakukan perbandingan perwatakan praktek perpolitikkan
tersebut. Sebab Yesus sendiri sebenarnya melakukan tindakan-tindakan yang
bersifat politis. Pelayanan Yesus
terhadap mereka miskin, lapar, mengalami diskriminasi baik etnis maupun agama
adalah tindakan politik. Hanya saja
perwatakan tindakan politik Yesus itu
berbeda dengan perwatakan tindakan politik para politisi pada zaman itu. Juga
berbeda dengan perwatakan tindakan politik para politisi dewasa ini.
Cukup jelas dari
berbagai pemberitaan di media
massa dan bahkan pengalaman nyata kita semua bahwa perwatakan praktek
perpolitikkan di Indonesia dewasa ini telah menjadikan manusia sebagai bahan
komoditas. Dagang manusia di Indonesia sangat laku dan murah. Mereka yang
mempunyai banyak uang dapat membeli manusia. Perhatikanlah bagaimana isyu
tentang "politik uang" (money politics) baik itu pada tingkat grass-root
dalam bentuk "serangan fajar menjelang hari H-nya pemelihan umum"[3]
maupun pada tingkat elite politik dalam bentuk apa yang disebut oleh
Christianto Wibisono dengan "one dolar, one vote."[4] Politik ini kita sebut saja politik
machiavellian.[5]
Politik seperti ini tidak mempersoalkan apakah cara-cara yang dipakai itu sehat
secara moral atau tidak. Tidak mempersoalkan apakah cara-cara seperti itu
menista kemanusian. Pokoknya asalkan tujuanku tercapai. Cara tidak penting.
Yang penting adalah hasilnya. Titik. Tujuan menghalkan cara. Rasanya berbagai
kerusuhan dewasa ini dapat dikatakan sebagai manifestasi dari praktek
perpolitikkan machiavellian. Dalam politik machiavellian kerusahan dan kematian
adalah modal politik dalam sebuah market poltik. Semakin banyak terjadi
kerusuhan dan semakin banyak orang yang mati
semakin kuat modal politik para politisi a'la machiavellian.
Dalam politik machiavellian berlakulah prinsip apa yang dikatakan Thomas
Hobbes: homo homini lupus.[6]
Berbeda dengan politik Yesus. Politik Yesus adalah
politik hati nurani.[7]
Politik Yesus ini dinyatakan dengan melayani mereka yang lemah dan tidak
berdaya . Politik Yesus adalah politik pelayanan. Poltik yang melayani mereka
yang membutuhkan untuk dipulihkannya harkat dan martabat mereka karena
kemiskinan dan ketidakadilan sosial dan
politik. Cerita Yesus memberi makan lima ribu orang adalah cerita yang
bersifat politis (bdk.Mrk. 6:30-43).[8]
Politik Yesus bukanlah politik menipulatif. Politik Yesus tidak untuk
memanipulasi kelemahan dan penderitaan
orang banyak demi untuk kepentingan dirinya
atau kelompoknya. Politik Yesus adalah politik pengabdian dan pelayanan bagi kemanusiaan. Bukan dalam bentuk
retorika belaka, tapi dalam bentuk tindakan nyata. Ia justru mengorbankan
diri-Nya sendiri bagi mereka --yaitu: dengan jalan rela disalibkan. Kematian
Yesus adalah sebuah kematian politis. [9]
Bagi Yesus lebih baik berkorban daripada mengorbankan orang lain. Inilah
politik salib. [10] Di
sini jelas bahwa Yesus adalah seorang politisi yang berhati nurani, berbeda
dengan para politisi a'la machiavellian. Mereka---seperti diuraikan
tadi---lebih suka jika orang lain yang menjadi korban. Ia juga seorang politisi
yang menghendaki perdamaian dan pulihnya harkat dan martabat manusia. Itulah
sebabnya Ia menolak untuk mendendam
mereka yang menyalibkan-Nya. Malahan Yesus berdoa kepada Bapa-Nya agar mereka
diberi pengampunan. "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu
apa yang mereka perbuat." ( Luk. 23:34).
3. Gereja sebagai "Tanda Profetik" bagi
Tegaknya Kemanusian.
Kritik
terhadap Gereja-gereja dewasa ini bahwa
Gereja-gereja lebih sibuk mengurusi dirinya sendiri.[11]
Celakanya kesibukan itu terkuras dengan mengurusi berbagai bentuk ibadah
formalnya yang secara routin dilaksanakan dalam batas-batas tembok
gedung Gereja dan pertemuan-pertemuan ibadah di rumah-rumah warga
jemaat. Gereja lantas menjadi pusat doa dan penyembahan. Gereja menjadi
persekutuan tubuh Kristus yang sibuk mengurusi persekutuan-persekutuan doa dan
penyembahan. Hidup menggereja identik dengan ibadah routin setiap hari Minggu dan
berbagai bentuk dan jenis ibadah lainnya [ pemuda, kaum Bapa, kaum Ibu, dll].
Memang ada baiknya persekutuan doa dan penyembahan dalam kehidupaan
jemaat.Namun celakanya ialah bahwa persekutuan doa dan penyembahan kehilangan
elan profetiknya. Persekutuan doa dan penyembahan menjadi sebuah
formalisme. Persektuan doa dan
penyembahan umat Kristiani yang kehilangan elan profetik dalam masyarakat, hanya akan menjadi pelaku "blue-print"
pembangunan politik a'la machiavellian. Persektuan doa dan penyembahan seperti
ini hanya akan menjalankan fungsi
legitimasi terhadap praktek perpolitikkan yang merendahkan harkat dan
martabat manusia. Gereja dengan
bermacam-macam upacara keagamaan dan serimonialnya tidak dapat lagi berfungsi
sebagai sumber inspirasi spiritual yang transformatif, melainkan hanya menjadi
apa yang disebut oleh Yesus "mengelabui mata orang dengan doa yang
panjang-panjang, namun mengabaikan keadilan dan belas kasihan sebagai inti pati
dari hukum taurat" (bdk. Mts.23:14,23). Atau seperti apa yang dikatakan
oleh nabi Yermia bahwa gereja adalah "bait Tuhan yang tidak lagi didiami
oleh Tuhan" (bdk. Yer.7:4-7).
Gereja harus berada sebagai Tubuh Kristus baik
dalam ibadah maupun dalam solidaritas bersama dengan mereka yang berjuang untuk
hidup yang lebih adil dan manusiawi.[12] Sebab Gereja sebagai tubuh Kristus justru
dipanggilan untuk menjadi "tanda-profetik" di mana kehadiran Allah
dialami sebagai Allah yang membebaskan dan membela keadilan dan kebenaran dalam
konteks aspirasi untuk pembebasan dan perjungan bagi kehidupan yang lebih adil,
benar dan manusiawi. Gereja dipanggil untuk menjadi bentara Kerajaan Allah
dalam konteks kekuatan-kekuatan politik di dalam masyarakat yang tidak bermoral begitu dominan sehingga terciptalah struktur-struktur kekuasaan yang
opresif dan merendahkan harkat dan
martabat manusia. Gereja terpanggil untuk menjadi pendamping bagi mereka yang
dikalahkan dan dimanipulasi, dengan menyerukan kehendak Allah, tanpa
eufemisme, agar politik yang bermoral ditegakkan, sehingga memungkinan
manusia hidup sesuai dengan keluruhan
harkat dan martabatnya sebagai gambar Allah (bdk. Kej. 1:26).
Dalam konteks perpolitikkan di Indonesia dewasa ini
panggilan profetik yang paling utama
hendak diperankan oleh gereja-gereja di Indonesia ialah (a) memperjuangkan
suatu tatanan kemasyarakatan yang demokratis-emansipatoris dan (b)
memberdayakan rakyat untuk lebih sadar
tentang kehidupan mereka sebagai kehidupan yang mulia. Kedua peran profetik
pokok ini jauh lebih penting daripada peran profetik verbalistik. Peran
profetik ini akan membedakan gereja dari para demagog politik di dalam
masyarakat. Para demagog politik lebih suka memainkan retorika daripada
berperilaku politik yang bermoral dalam kehidupan sehar-hari. Seperti halnya
Yesus dan para nabi---gereja harus mendorong
runtuhnya tatanan kemasyarakatan yang digerogoti oleh mentalitas
feodalistik dan narsistis dan menolong kelahiran sebuah tatanan kemasyarakatan
yang lebih demokratis dan emansipatoris.
Dan perlu disadari bahwa tatanan kemasyarakatan yang demokratis dan
emansipatoris hanya mungkin apabila setiap individu atau rakyat di dalam
masyarakat sadar bahwa kehidupan mereka
adalah kehidupan yang mulia. Karena itu pula gereja perlu menyatakan peran
profetik itu dengan menjadi "pendamping proses penyadaran." Ibadah jemaat seharusnya menjadi tempat
berlangsungnya "proses penyadaran." Doa dan penyembahan seharusnya
menjadi "sumber inspirasi bagi proses penyadaran." Jika hal inilah yang terjadi maka seluruh kehidupan gereja dapat menjadi kritikkan terhadap
perwatakan perpolitikkan di Indonesaia masakini----yaitu: perwatakan
perpolitikkanh yang manipulatif dan menjadikan rakyat hanya komoditas politik serta kesengsaraan rakyat menjadi
kapital/modal politik para demagog politik.
4. Pentutup.
Demikianlah berapa catatan pengatar diskusi kita yang
dapat saya sampaikan. Saya berharap apa yang kemukakan di sini akan merangsang
kita untuk lebih meningkatkan gairah untuk terus menerus berpikir secara kritis
dalam kehidupan ini. Terutama sekali terhadap berbagai bahaya perwatakan
praktek perpolitikan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Panggilan
kita semua adalah membangun kehidupan ini secara lebih adil, beradab, benar dan
manusiawi. Namun di tengah-tengah perwatakan praktek perpolitikan yang anti-keadilan,
kebenaran, dan peradaban yang manusiawi tidak mungkin kita berbuat banyak tanpa bersikap kritis
terhadapnya.
Akhirnya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dan
terima kasih.
[1]Naskah ini
disampaikan pada Seminar Sehari dengan Topik: Menggugat Peran Profetik
Gereja dalam Perpolitikan Nasional Pasca Orde Baru, yang diselenggarakan
oleh Persektuan Senat Mahasiswa STT INTIM Makassar, tanggal 27 Maret 2000, di
Kapel STT INTIM Makassar. Naskah masih
dalam bentuk draff, karena itu tidak untuk dipublikasikan.
[3]Isyu
serangan fajar telah menjadi salah satu isyu penting dalam pemelihan di
Indonesia. Masih segar dalam ingatan kita ialah Pemilu tahunm 1999. Hapir semua
media massa memberitakan hal ini. Juga ada bisik di sana sini di TPS-TPS.
[4]Christianto
Wibisono pernah merisaukan hal ini ketika menyelang Sidang Umum MPR-RI tahun
1998. Lihat Christianto Wibisono, "One Dollar, One Vote", dalam Harian
Umum Suara Pembaharuan, 15 Desember 1997.
[5]Machiavellian
di sini menunjuk kepada nama Niccolo Machiavelli, salah seorang tokoh penting
yang menganjurkan cara dan sarana kekerasan untuk mempertahankan sebuah
kekuasaan. Salah satu pentignya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
dengan judul Sang Penguasa (Jakarta: Gramedia).
[6]Bebagai
paham dan prinsip etika politik secara garis besar dapat dibaca dalam Frans
Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,
(Jakarta: Gramedia, 1994).
[7]Di sini
kami memperoleh inspirasi dari dua rohaniawan penting di Indonesia.
Masing-masing Romo Y.B. Mangunwijaya (alm.)
dalam sebuah Kumpulan Karangannya yang berjudul: Politik Hati Nurani,
(Jakarta: Grafiti Mukti1997) dan K.H.M. Cholil Bisri dalam sebuah Kumpulan
Karangannya yang berjudul: Ketika Nurani Bicara, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1999).
[8]Yesus
memberi makan lima ribu orang dalam konteks Injil Markus menurut hemat kami
harus dibaca sebagai tindakan politik Yesus pada saat itu. Apalagi pada saat
itu orang-orang yang mengikuti Yesus adalah orang-orang kebanyakan, mereka
lemah secara ekonomi, sosial dan politik. Karena itu gerakan Yesus sebagai
gerakan politis. Bdk. Richard A. Horsley, Sociology and the Jesus Movement,
(New York: The Crossroad, 1989). Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan misi
utama Yesus yaitu: mewartakan Injil Kerjaaan Allah. Kerajaan Allah yang
diberitakan oleh Yesus itu mengandung aspek politis. Bdk. George V. Pixley, Kerajaan
Allah: Arti bagi Kehidupan Politis, Ideologis dan Kemasyarakatan, terj.
Aleks Tabe (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990).
[9]Tafsiran
pietis selalu memandang bahwa kematian Yesus secara rohani. Padahal kematian
Yesus sebenarnya mempunyai alasan-alasan politis. Yesus yang dalam pelayanan
dan pengabdian-Nya bagi kemanusiaan harus berhadap-hadapan dengan
kekuatan-ketuatan sosial, ekonomi, dan poltik a-human pada saat itu.
[10]Bdk. C.S.
Song, Sebutkalah Nama-Nama Kami: Teologi Cerita dari Perspektif Asia,
terj. Ny. Yohanna Sidarta (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), hlm. 215-238.
[11]Kritik
keras seperti paling disuarakan orang seperti Pendeta Eka Dharmaputra. Lihat
Eka Dharmaputra, "Mengevaluasi Kehadiran Gereja di tengah-tengah Tuntutan
Reformasi---Anno 1999---", dalam Victor Silaen (ed.), Gereja dan
Reformasi: Pembaruan Gereja Menuju Indonesia Baru, (Jakarta: YAKOMA-PGI,
1999), hlm. 3-15.