I. Pengantar

Saya diminta dalam Studi Agama dan Masyarakat ini untuk berbagi (sharing) dengan anda melalui tema: Agama dan Politik Diskriminasi.[1] Saya senang memenuhi permintaan itu. Namun, dalam sharing ini, saya tidak akan berbicara mengenai agama secara umum. Saya cukup terbatas dalam hal sejarah pemikiran “teologis” agama-agama secara umum. Karena itu, saya --- sesuai dengan minat saya selama ini--- akan berbagi dengan anda tentang apa yang saya sebut di sini: “kesadaran teologis operatif yang diskriminatif” sebagaimana dihayati oleh karangan Kristen di Indonesia, khususnya Kristen Protestan.

Saya sadar, apa yang saya kemukakan dalam sharing ini, pastilah dapat diperdebatkan. Artinya, penilaian-penilaian saya mengenai teologi politis operatif di kalangan Kristen Protestan itu dapat dipersoalkan oleh orang lain. Saya terbuka untuk hal itu. Namun, dengan mengacu kepada pengalaman pribadi saya, saya akan mencoba memperlihatkan kepada anda bahwa keyakinan-keyakinan teologis yang diinternalisasi, seringkali tidak cukup disadari bersifat diskriminatif, paling tidak memperkuat praktik politik diskriminasi negara dan penguasa. Karena itu, dengan mempertimbangkan analisis Marx dan Freud mengenai kesadaran paslu, saya akan melakukan proses dekonstruksi-diri (self-deconstruction) untuk membongkar kesadaran palsu yang anti-kemanusiaan sebagaimana terhanyati selama ini. Saya kira tidak baik kalau kita hanya berhenti pada usaha-usaha dekonstruktif saja. Karena dengan cara itu berarti kita tidak percaya kepada sebuah masa depan baru dalam peradaban manusia. Di sini perlu juga ada proses rekonstruksi-diri (self-reconstruction). Itu berarti pula perlu sekali ditekankan di sini bahwa proses self-deconstruction itu mengandaikan proses pencerahan mental(mental-enlightenment) yang melahirkan kehidupan yang bermartabat! Secara analogis saya ingin menjelaskan metode ini dengan mengutip ucapan Yesus dalam Yohanis 12:24 sebagai berikut:

Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati (baca: proses dekonstruksi-diri), ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati (dapat dibaca juga: mau mengalami pencerahan diri), ia akan menghasilkan banyak buah (baca: menghasilkan peradaban kemanusiaan)

II. Teologi Politik Diskriminatif—Teologi Politik Anti-Kemanusiaan

Sudah disebutkan di atas bahwa tugas saya adalah berupaya memperlihatkan apa ada korelasi antara keyakinan-keyakinan teologis Kristen dengan politik diskriminasi. Saya ingin mengawali tugas saya itu dengan mengutip argumen yang umum berlaku sebagai berikut:

Faktor agama bukanlah merupakan sumber utama konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Kalau dicermati berbagai konflik berdarah yang melibatkan pihak Islam dan Kristen seperti di Ambon dan Poso, menjadi jelas bahwa intervensi elit politik dan elit agama menjadi sangat nyata. Agama hanyalah alat yang dipakai oleh elit politik dan elit agama untuk mempertahankan status quo yang telah dimiliki dan memperjuangkan kepentingan politik dan ekonomi para elit. Simbol-simbol agama dieksploitasi sedemikian rupa oleh para elit untuk membakar semangat deskruktif umat yang bermuara pada konflik horisontal (sosial) bernuansa agama.[2]

Ini adalah argumen yang umum kita dengar ketika orang ingin membicarakan masalah kekerasan sosial di Indonesia dan berusaha mencari solusi dari masalah itu. Saya kira argumen seperti ini ada benarnya. Namun, argumen ini tidak serius mempertimbangkan bahwa sebenarnya agama dengan keyakinan-keyakinan teologis tertentu juga menyumbangkan kepada semakin parahnya kekerasan sosial dalam suatu masyarakat. Saya kira kekerasan sosial yang masif antara komunitas Kristen dan komunitas Islam selama beberapa tahun terakhir itu sangat terkait dengan konstruksi keyakinan-keyakinan teologis yang terhayati.[3] Politik diskriminasi seperti kita keluhkan di sini dapat juga ditelusuri ke dalam sumber keyakinan teologis dan warisan pemahaman teologis kita. Apa yang kami maksudkan dengan sumber keyakinan teologis di sini ialah Kitab Suci masing-masing agama yang hidup di Indonesia. Sedangkan warisan pemahaman teologis ialah hasil penafsiran yang diwariskan kepada kita melalui tradisi dan tarekat keberagamaan kita masing-masing. Saya tidak memiliki kompetensi untuk mengemukakan bagaimana korelasi-kausal antara politik diskriminasi dan keyakinan teologis yang ada pada semua agama di Indonesia. Sesuai dengan latar belakang agama saya, maka saya --- seperti saya jelaskan pada awal paper ini --- hanya akan berfokus kepada sumber keyakinan teologis dan warisan pemahaman teologis Kristen Protestan. Itu pun sejauh saya ketahui.

2.1. Pembenihan Teologi Politik Diskriminatif: Pengalaman Pribadi

Saya lahir dari keluarga Kristen. Ayah saya adalah seorang Kristen tidak begitu saleh. Dia mantan kepala Desa untuk suatu periode yang cukup panjang. Juga sibuk menggurus bisnisnya di Desa kami. Ibu saya adalah seorang Kristen yang datang dari keluarganya sebagian besar beragama Islam. Ia tidak pandai baca-tulis. Tetapi, dia memiliki integritas dirinya yang sangat tinggi. Itulah sebabnya menjadi “tua-tua” dalam jemaat kami cukup lama juga. Menurut ibu saya, bahwa ketika saya masih balita saya lebih sering tinggal dengan nenek saya yang muslim. Karena nenek saya itulah--- demikian kisah ibu saya ketika saya beranjak remaja--- yang menginjakkan kaki saya pertama kali ke tanah (suatu ritual keagamaan yang menyatakan kelahiran saya). Dari pihak ayah sebagian besar menganut agama Kristen. Namun, ada juga yang kemudian, khususnya salah seorang paman saya sekeluarga, memutuskan beralih ke agama Islam, karena merasa bahwa di dalam Islam dia dan keluarganya boleh memperoleh ketentraman lahir dan batin.

Sekalipun ada perbedaan pilihan untuk menganut agama, namun hubungan kekeluargaan kami itu tidak bisa diputuskan oleh pilihan kami masing dalam menganut agama. Saya ingat betul bahwa pada hari-hari raya keagamaan, apakah itu natal ataukah idul fitri, selalu ada saling kunjung mengunjungi. Keluarga kami yang muslim akan sangat merasa kecewa jika pada hari idul fitri kami tidak mengunjungi mereka. Juga hal sebaliknya terjadi: ada kekecewaan dari ibu saya dan adiknya serta keluarga dari ayah jika saudara/i kami yang muslim tidak mengunjungi kami pada hari natal. Dan yang lebih menarik lagi—om dan tante saya yang muslim itu--- tidak merasa risih kalau saya kunjungi mereka ketika saya berlibur, sekalipun mereka tahu bahwa saya sekolah di STT, yang sudah jelas akan menjadi seorang pemimpin umat di kalangan umat Kristen. Tidak itu saya, paman saya--- yang adalah mantan ketua sinode pun—sangat dihormati oleh saudara/i kami yang muslim. Itu tidak berarti kami tidak punya rasa fanatik (beda dari fanatisme). Keluarga saya yang Kristen--- yang kebetulan seluruhnya Protestan--- yakin sepenuhnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia dan menjujung tinggi Alkitab. Demikian pula sebaliknya di pihak keluarga kami yang muslim sangat taat dalam hal agama Islam, yang menjunjung tinggi Nabi Muhammad dan Al-quran.

Akan tetapi, saya juga memiliki pengalaman yang buruk. Kisahnya sebagai berikut. Pada masa saya di SD (Sekolah dasar) ada permaianan di kampung untuk mengadu ayam jago dan perang-perangan. Pada suatu ketika saya didampingi oleh tiga orang teman yang lebih tua dari saya mengajak untuk mengadu ayam jago saya dengan ayam jago saudara saya yang muslim. Rupanya bukan saja berhenti pada soal ayam itu. Kami para pemilik ayam itupun harus bertarung. Siapa yang menang dialah yang memiliki “kuasa” dan akan menjadi “penguasa” atas yang kalah itu. Apa yang bisa kita pelajari di sini ialah sebuah bentuk perebuatan kekuasaan. Awalnya, pertandingan untuk perebutan kekuasaan itu tidak ada hubungan apa-apa dengan agama kami masing-masing. Namun pada kemudiaan hari---- sekitar tahun pertengahan tahun 1970-an (1975/1976) --- agama mulai dilibatkan. Saudara saya yang muslim kemudian menggunakan Al-quran untuk menakut-nakuti saya, katanya: kalau saya bersentuhan dengan Al-quran maka daging saya akan hancur. Dan saya paling takut waktu itu karena di sebuah pulau dekat Desa kami penduduknya sebagian besar penderita kusta. Sebaliknya, saya sendiri mulai menggunakan juga Alkitab dan juga berkata hal yang sama. Mendengar itu saudara saya yang muslim itu sangat ketakutan.

Saya kemudian semakin menyadari hal itu setelah menyaksikan kekerasan sosial yang begitu masif terjadi di Halmahera, sekitar tahun 1999-2001. Bahwa ternyata agama dan simbol-simbol agama dapat dengan muda ditarik ke dalam perebutan kekuasaan. Tidak itu saja. Malahan agama (Kristen dan Islam) menjadi identitas pembeda yang saling meniadakan, semacam politik peniadaan (exclusion-politics) lawan politik. Tanpa disadari sebenarnya politik diskriminasi itu sedang dibenihkan dalam diri kami masing-masing. Saya kira “benih-benih politik diskriminasi” yang mulai dibenihkan itu --- dengan ditopang oleh keyakinan teologis diskriminatif---- akan sungguh-sungguh menjadi sebuah “pohon beringin” yang mengancam berbagai jenis tumbuh-tumbuhan lain yang bernaung dibawanya, kecuali tumbuh-tumbuhan yang sejenis. Saya bersyukur, karena saya boleh mendapat kesempatan memperluas wawasan teologis dan memperluas pergaulan, sehingga dapat melepaskan diri dari mentalitas Corpus Christianum a la Theodosius Agung. Seandainya tidak, maka saya kira “benih-benih politik diskriminatif” yang telah dibenihkan itu akan bertumbuh menjadi “pohon beringin” yang mengacam kehidupan martabat orang lain. Dan karena itu pula akan sulit bagi saya untuk bisa duduk sharing bersama dengan anda di sini.

Tentu saja kita akan bertanya: dari manakah benih kesadaran teologis diskriminatif itu? Bukanlah hubungan kekeluargaan kami itu begitu harmonis? Saya kira reaksi-reaksi spontan kami berani menggunakan simbol-simbol agama dalam perebuatan kekuasaan itu tidak mungkin terjadi tanpa alam bawah sadar kami mewarisi keyakinan teologis tertentu. Keyakinan teologis itu--- tanpa kami sadari---- sebenarnya kami warisi dari tradisi teologis keagamaan kami masing-masing yang memiliki potensi diskriminatif itu. Apa mungkin ada agama yang memiliki tradisi teologis yang bersifat diskriminatif? Jawaban saya ada; karena agama-agama, termasuk kitab suci agama-agama, sebagai konstruksi sosial, tidaklah sempurna. Jadi, dalam teks-teks kitab suci sendiri sudah mengandung potensi diskriminatif dan semakin diperparah oleh penafsiran sebagai proses ideologisasi untuk membenarkan politik identitas yang bersifat hegemonis. Dalam kasus teologi Kristen kita akan melihat hal itu lebih jauh berikut ini.

2.2. Ideologisasi Tradisi Teologis Deutronomis

Salah satu tradisi teologis penting dalam tradisi teologi Kristen adalah tradisi teologis Deutronomis. Dalam tradisi teologis Deutronomis sangat kuat ditekankan status Israel sebagai umat pilihan Allah. Inti tradisi teologis Deutronomis itu dirumuskan dengan baik dalam Kitab Ulangan sebagai berikut:

„Sebab engkaulah umat yang kudus bagi TUHAN, Allahmu; engkaulah yang dipilih oleh TUHAN, Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan-Nya“ (Ulangan 7:6).

Kita membaca dalam teks ini ada keyakinan teologis yang terinternalisasikan bahwa ada komunitas umat yang dipilih Allah, dan yang lain tidak. Menurut E.G.Singgih, keyakinan teologis ini di satu pihak mewakili pandangan triumfalis dan ekslusif serta intoleran; namun di pihak lain ( dan inilah—demikian Singgih yang perlu ditekankan) bahwa keyakinan teologis ini tidak boleh dipahami sebagai pembenaran status Israel dalam identitas kebangsaan mereka. Karena itu, demikian Singgih, Israel sehrusnya tidak memiliki rasa superioritas atas bangsa-bangsa lain. Dan hal itu, demikian lanjut Singgih, juga sangat ditekankan dalam Kitab Ulangan sendiri, yaitu: Israel harus penuh kerendahan hati pemilihan Allah atas mereka itu, karena pemilihan itu semata-mata berdasarkan kasih karunia-Nya.[4]

Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Singgih tentang teks alkitab tadi. Juga sebenarnya dari segi konteks keyakinan teologis tradisi Deutronomis itu merupakan bentuk resistensi identitas keagamaan ketika ekspansi raja Asyur dan Babel semakin meluas yang menyebabkan kemunduran kehidupan keagamaan umat Israel.[5] Karena itu, idea di belakang keyakinan teologis itu tidak ada hubungan yang langsung dengan politik diskriminasi rasial. Seolah-olah Allah --- sebagaimana dikandung dalam keyakinan teologis itu--- adalah Allah rasial. Lalu, kita dapat menarik kesimpulan, bahwa politik Allah adalah politik diskriminatif rasial. Saya kira tidak demikian halnya. Tetapi, menurut saya, kita tetap perlu menekankan di sini --- dan hal itu juga sangat disadari oleh Singgih--- bahwa dalam sejarah Israel tradisi keyakinan teologis Deutronomis itu telah sungguh-sungguh menjadi ideologi pembenar identitas kebangsaan Israel. Dengan kata lain, keyakianan teologis tradisi Deutronomis, dalam sejarah bangsa Israel, tidak hanya menjadi dasar kehidupan keagamaan, tetapi juga dasar eksistensi politik sebagai suatu bangsa.[6] C.S.Song secara tepat merumuskan asumsi iman di belakang keyakinan teologis Deutronomis yang etnosentrisme-Yahudi itu, sbb:

Asumsi iman Yahudi ialah bahwa bangsa-bangsa „kafir“ adalah orang asing dalam rumahtangga Allah. Mereka bukanlah obyek kasih melainkan obyek toleransi. Mereka diizinkan ada di sana bukan karena prinsip melainkan sebagai kompromi. Dengan satu atau lain alasan mereka telah menyeleweng ke dalam kumpulan umat Allah, tetapi tidak diharapkan memperoleh hak penghuni tetap di sana.[7].

Kekristenan kemudian mengambil alih idea-dasar dari keyakinan teologis tradisi Deutronomis ini menjadi asumsi dasar iman dalam Kekristenan. Kita melihat hal itu dalam gagasan Gereja sebagai Israel Baru. Dengan gagasan Gereja sebagai Israel Baru Kekristenan ingin menyatakan bahwa Kekristenan, sebagai umat Allah yang baru dalam iman kepada Yesus Kristus, tidak sama dengan umat Israel. Sebenarnya, idea di belakang itu cukup positif. Karena, dengan cara itu, Kekristenan dapat melepaskan diri dari keyakinan teologis Deutronomis yang etnosentrisme-Yahudi. Namun, Kekristenan historis, pada kemudian hari justru mempraktikkan kecenderungan diskriminatif yang dikandung dalam keyakinan teologis Deutronomis itu. Teologi politik diskriminatif-rasial dari Carl Schmitt dan Emanuel Hirsch yang mendukung politik diskriminasi-rasial Adolf Hitler adalah contoh yang baik. Dalam teologi Kristen Carl Schmitt dan Emanuel Hirsch kita menemukan keyakinan teologis tradisi Deutronomis itu diambil-alih oleh Kekristenan dalam bentuk keyakinan teologis anti-semitis, atau teologi diskriminasi-rasial yang dialami oleh orang-orang Yahudi di Jerman.[8]

Manifestasi ciri utama dari keyakinan teologis diskriminatif yang terhayati ialah seseorang yang beriman dan/atau komunitas iman tertentu selalu mengalami gangguan mental fobia, paranoid dan reaksioner. Selalu merasa curiga terhadap orang lain dan komunitas lain. Kehadiran „orang lain“ (the other) dengan identitasnya sendiri selalu dipandang sebagai ancaman, dan bukan sebagai pewahyuan wajah „Yang Lain“ (the Other) sejati. Di sinilah jenis teologi diskriminasi itu mendapat bentuk yang paling sempurna. Jadi, teologi politik diskriminatif adalah jenis teologi yang menghasilkan pemahaman mengenai Allah yang buta warna, hanya mengenal satu warna kulit dan Allah yang rasialis. Teologi jenis ini juga menghasilkan pemahaman tentang Allah yang tidak mencinta multipartai politik. Dia adalah Allah yang lebih tertarik kepada pentingnya fusi partai-partai. Teologi seperti ini --- secara tidak kita sadari--- sebenarnya kita jumpai juga dalam keyakinan-keyakinan teologis kalangan umat beragama di Indonesia, tidak terkecuali kalangan Kristen Protestan. Saya kira, pandangan dan sikap pro-kontra di sekitar undang-undang sistem pendidikan nasional dan undang-undang kerukunan umat beragama, adalah contoh yang paling nyata bahwa di bawah alam sadar umat beragama di Indonesia masih sangat kuat keyakinan teologis diskriminatif itu. Teologi politik jenis ini adalah teologi politik anti-kemanusiaan. Sudah waktunya kita meninggalkan jenis teologi politik ini.

III. Teologi Politik “ the Otherness” – Teologi Politik Kemanusiaan

Teologi politik non-diskriminatif di Indonesia adalah suatu keharusan. Hal ini diperlukan untuk mengatasi segregasi sosial yang mengancam kemanusiaan. Karena Indonesia adalah suatu realisme sosial religius dan kultural yang bersifat majemuk sehingga memilki potensi untuk itu. Selama ini untuk mengatasi perbedaan agama, suku dan ras yang ada sehingga tidak terjadi segregasi sosial maka diperkembangkankah politik identitas kebangsaan Indonesia khas negara integralistik NKRI. Kontrak-sosial di kalangan para elit politik itu selalu dipandang telah final. Akibatnya, segala bentuk aspirasi politik yang muncul dari kalangan rakyat yang mulai mengalami pencerahan dan mulai mempertanyakan rasa kebangsaan yang dipaksakan itu, ditumpas habis. Kasus-kasus berdarah seperti di Aceh dan di Papua adalah contoh dari bagaimana politik identitas kebangsaan Indonesia khas negara integralistik NKRI itu dipertahankan. Untuk politik identitas kebangsaan itulah Gereja-gereja di Indonesia pun merasa memiliki kewajiban untuk mengembangkan suatu teologi politik non-diskriminatif khas negara integralistik NKRI. Naskah-naskah teologis Konfrensi-konfrensi Gereja dan Masyarakat dan juga keputusan-keputusan Sidang Raya Dewan Gereja-gereja di Indonesia (sekarang:PGI--- Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) sangat mencerminkan hal itu. Teolog Kristen Protestan Indonesia yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah T.B. Simatupang. Kita mencatat, misalnya, pada Sidang Raya IX DGI tahun 1980 di Tomohon, Simatupang menegaskan pandangannya sambil mengacu pada sila ke-3 Pancasila:

Dengan menerapkan sila Persatuan Indonesia dalam pembangunan kita, kita meningkatkan solidaritas nasional di antara semua warga negara, semua golongan dan semua daerah atas dasar hak dan kewajiban yang sama bagi tiap warga negara tanpa memandang asal usul, keturunan dan kedudukan sosial. Seluruh nusantara kita lihat sebagai satu wilayah yang tidak dikotak-kotakkan. Sebagai gereja-gereja kita bertanggungjawab mengenai peningkatan persatuan bangsa. Perwujudan keesaan gereja yang dalam Tuhan telah kita miliki itu, kita tempatkan juga dalam rangka peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa.^[9]

Teologi politik non-diskriminatif ini selalu menggarisbawahi keyakinan teologis Paulin dalam Galatia 3:28. Teks Paulin ini menegaskan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan antara orang-orang Yahudi, Yunani atau budak dan tuan. Semuanya menjadi satu dalam Kristus. Tanpa disadari jenis teologi politik ini sebenarnya mempromosikan semacam uniformisme. Karena itu, dalam praktiknya selama ini, perbedaan agama, suku, dan rasa, selalu dilihat sebagai ancaman terhadap kehidupan kebersesamaan kita. Hal ini dapat dimengerti. Karena harus diakui bahwa politik identitas kebangsaan Indonesia selama ini--- baik Indonesia pada zaman Hindia Belanda maupun Indonesia pasca Hindia Belanda--- adalah politik identitas kebangsaan monolitik. Saya kira, kini telah tiba saat (kairos) kita perlu mendekonstruksi identitas kebangsaan Indonesia yang monolitik sebagaimana dipaksakan dalam bentuk negara integralistik NKRI itu. Di sini teologi politik non-diskriminatif yang diperkembangkan oleh T.B.Simatupang dan Gereja-gereja di Indonesia itu tetap mengandung di dalam dirinya penolakan terhadap keberadaan “yang lain” (the other) dengan jalan meleburkan “keberlainan” (the otherness) menjadi ketunggalan monistis. Contoh yang paling konkret dari teologi politik non-diskriminatif monistis ini adalah teologi politik Eka Dharmaputera sebagaimana nyata dari promosinya mengenai “ke-bhineka tunggal ika-an”. Apa yang dipromosikan oleh Eka mengenai masyarakat Pancasila dalam semangat NKRI itu tidak lebih dari politik identitas nasional yang hegemonis itu.[10] Di sini kita melihat bahwa teologi politik T.B.Simatupang dan Gereja-gereja di Indonesia serta Eka Darmaputera sebenarnya mengikuti logika dasar keyakinan teologis Allah yang buta warna dan hanya mengenal satu warna ras serta agama sebagaimana nyata dalam teologi politik diskriminasi a la teologi Deutronomis yang etnosentrisme dan teologi politik diskriminasi a la Carl Schmitt dan Emanuel yang nasionalis-chauvinistis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, baik dari segi identitas kebangsaan maupun religius serta warna kulit, kita memerlukan teologi politik non-diskriminatif yang melampaui (beyond) teologi politik non-diskriminatif monistis a la T.B.Simatupang, Eka Darmaputera dan Gereja-gereja di Indonesia yang selama ini terhayati itu. Kita perlu memperkembangkan teologi politik non-diskriminatif yang memang benar-benar ramah dan santun terhadap perbedaan identitas dan aspirasi politik. Teologi politik ini hanya bisa lahir dari dalam rahim mentalitas seseorang yang tidak menderita mental fobia, paranoid dan reaksioner. Kita perlu mengembangkan teologi politik non-diskriminatif yang tidak hanya sanggup memberi toleransi terhadap kehadiran “orang lain” (the other), tetapi yang lebih penting ialah bersedia memberi hak hidup yang penuh kepada “orang lain” (the other). Teologi politik non-diskriminatif ini juga tidak hanya untuk mendorong seseorang dan komunitas mau melayani orang lain atau komunitas yang membutuhkan pertolongan. Itu penting. Tetapi, jauh lebih penting ialah mendorong seseorang dan komunitas untuk sanggup melayani diri sendiri karena merasa memiliki harkat dan martabat dirinya sesuai dengan warna kulitnya, budaya, agama, partai dan ideologinya.[11] Teologi politik “the otherness” adalah politik kemanusiaan Allah. Teologi politik ini sangat menyadari bahwa Allah di dalam Yesus Kristus bukanlah Allah yang buta warna dan hanya mengenal satu warna kulit serta ideologi.[12]

Keyakinan teologis mendasar dalam teologi politik ini adalah Allah dari dan atas bangsa-bangsa! Teologi seperti ini dapat kita jumpai dalam tradisi teologis Deutro-Yesaya. Dalam tradisi teologis Deutro-Yesaya (bandingkanYesaya pasal 42.) kita membaca suatu visi teologis yang mampu melihat karya Allah di luar sejarah umat Israel sehingga meruntuhkan dinding keyakinan teologis ortodoksi yang selalu mendomestifikasi Allah ke dalam ideologi kebangsaan yang monolitis-monistis seperti nyata dari rasa kebangsaan Israel di bawah dinasti Raja Daud dan Salomo dalam Perjanjian Lama atau Emperium Romanum dalam zaman Perjanjian Baru.[13] Dalam kasus Indonesia keyakian teologis dari teologi politik the otherness ini harus dibaca sebagai gugatan politik kemanusiaan Allah terhadap identitas kebangsaan Indonesia hegemonis khas NKRI yang integralistik-monistis itu![14]

IV. Penutup

Saya telah berusaha memperlihatkan hubungan antara keyakinan teologis dengan politik diskriminasi. Uraian di atas memperlihatkan bahwa keyakinan teologis bisa memperkuat dan bahkan bisa jadi menjadi sumber inspirasi teologis bagi politik diskriminasi. Kesadaran ini mengingatkan kita perlunya selalu mendekonstruksi setiap keyakinan teologis yang terhayati. Namun kita tidak cukup berhenti pada hanya pada tahap dekonstruksi saja. Kita juga perlu selalu merekonstruksi keyakinan teologis baru dari dalam konteks pergumulan kita mencari kepenuhan kemanusiaan!

Dalam kasus Indonesia, saya melihat teologi politik “the otherness” sebagai politik kemanusiaan Allah, dapat dipertimbangkan dalam berhadap-hadapan dengan realisme identitas kebangsaan Indonesia hegemonis yang integralistik-monistis a la NKRI. Tetapi, teologi politik ini, harus dibangun di atas rekonstruksi sejarah Indonesia yang sudah terlepas dari perspektif penulisan sejarah yang mental kolonial dan imperium kerajaan Mataram!! Sampai di sini, saya serahkan tugas itu kepada para ahli sejarah Indonesia, termasuk sejarah agama-agama di Indonesia!

Makassar, 10 Oktober 2004

[1]Lihat “Proposal Kegiatan Studi Agama dan Masyarakat, Interfidei-Yogyakarta dan Forlog Antarkita Sulawesi Selatan”. Kegiatan dilaksanakan di Makassar, 9-11 Oktober 2004.

[2]Yafet Rissy, “Quo Vadis Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama?”, dlm. Kritis, Vol. XVI, No.1, April 2004, hlm. 42.

[3]Bdk. Julianus Mojau, “Memahmi Ulang Paradigma Teologi Zending dalam Konteks Konflik antar Agama di Indonesia Dewasa Ini”, dlm. Zakaria J. Ngelow (ed.), Seberkas Cahaya di Ufuk Timur: Pemikiran Teologi dari Makassar (Makassar: STT INTIM Makassar, 2000), hlm. 406-407.

[4] E.G.Singgih, Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), hlm. 130-137.

[5]Saya berterima kasih kepada rekan saya Jilles de Klrek, ahli PL, yang telah memberi petujuk dalam hal ini.

[6] Itu dapat kita baca dalam kitab-kitab sejarah dari teks-teks Alkitab Perjanjian Lama. Khusus dari Kitab Yosua sampai dengan II Raja-raja. Lihat C.S. Song, Allah yang Turut Menderita: Usaha Berteologi Transposisional, terj. Stephen Soleeman (Jakarta: BPK Gunung Mulia), hlm. 67.

[8] Carl Schmitt (teolog Katolik) dan Emanuel Hirsch (teolog Protestan). Lihat A.James Reimer, „Theologians in Nazi Germany“, dlm. Gregory Baum (ed.)., The Twentieth Century: A Theological Overview (New York: Orbis Book , 1999), pp. 62-67.

^[9]T.B. Simatupang, Iman Kristen dan Pancasila (Jakarta: BPK gunung Mulia, 1985), hlm. 138. Cetak miring adalah penekanan penulis.

[10]Lebih jauh kritik kami ini lihat Julianus Mojau, Teologi Sosial Kristen Protestan Indonesia selama Orde Baru. Disertasi (Yogyakarta: SEAGST/UKDW, 2004), hlm. 121-122.

[11]Bdk. E.G. Singgih, Iman dan Politik... hlm. 17.

[12]C.S.Song, Jesus and the Reign of God ( Minneapolis: Fortress, 1993), hlm. 49-52.

[13]Di sini saya kira telah tiba saatnya juga untuk mendekonstruksi keyakinan teologis Paulus dan tradisi Paulin mengenai gagasan persekutuan sebagai Tubuh Kristus! Saya melihat keyakinan teologis Paulus dan tradisi Paulin itu sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial Emperim Romanum!!

[14]Saya kira kekalahan koalisi kebangsaan (dalam pemilihan Presiden lalu dan Ketua MPR-RI) yang mengusung wacana politik identitas kebangsaan Indonesia yang hegemonis khas NKRI itu adalah suatu hal yang fenomenal yang perlu dipertimbangkan secara serius.